Identitas Nasional dan Pembangunan
Kamis, 25 Maret 2010
, Posted by afri yudha pratama at 13.13
Sebagian besar negara-negara berkembang umumnya terlibat dengan kegiatan pembangunan nasional dengan tujuan untuk memperkuat persatuan nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Di bidang politik mencerminkan upaya pembangunan nasional dalam membangun dan penguatan ideologi atau simbol-simbol lain yang dapat mempercepat persatuan nasional mereka dengan membuang semua tanda dari politik lama dan menggantinya dengan ide-ide baru. Beberapa masalah biasanya mulai muncul pada saat bangsa bersangkutan berhasil mengusir rezim lama dan mulai membentuk yang baru. Yang paling menonjol biasanya memiliki masalah yang mereka hadapi adalah bagaimana untuk menyatukan bangsa yang terdiri dari sejumlah komunitas, sebelumnya independen dan dengan beragam sosial, ekonomi dan latar belakang budaya. Ini adalah keragaman masyarakat lahir baru yang menuntut sebuah simbol, yang dapat diterima bagi seluruh penduduk dan benar-benar mampu memainkan fungsi sebagai dasar bagi pengembangan identitas nasional.Negara-negara berkembang seperti Indonesia karena itu pernah mencoba serius untuk mengembangkan identitas budaya mereka bukan hanya sebagai tanda spesifik berbeda dari negara-negara lain, tetapi juga untuk menciptakan identitas perusahaan untuk semua warga negara. Di negara-negara, Kebetulan sosial yang sangat beragam seperti Indonesia dalam membangun kesatuan nasional telah sering diabaikan. Kurangnya perhatian pada berbagai karakter masyarakat mungkin hasilnya menjadi asimetri pembangunan, yang dapat menghambat perwujudan kesatuan bangsa.
Fenomena ini tidak sulit untuk memahami sebagai masyarakat sering kali harus membuat pilihan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan bangsa ditanggung baru. Umumnya masyarakat yang baru merdeka cenderung untuk menempatkan pengembangan sektor politik sebagai prioritas pertama untuk mengembangkan persatuan nasional dan pada saat yang sama untuk menghapus semua sisa makanan dari 'asing' kekuasaan. Dalam konteks ini orang cenderung untuk menekankan perhatian mereka pada hal-hal untuk meningkatkan peran masyarakat dalam kehidupan politik dan untuk mengembangkan fungsi dan pelayanan publik. Untuk menafsirkan dan menyalurkan aspirasi politik rakyat beberapa bentuk dan organisasi yang dikembangkan dan dipertahankan dalam rangka menciptakan kondisi politik yang memadai demi stabilitas nasional dan keamanan. Beberapa undang-undang dan peraturan untuk partai politik yang dikeluarkan untuk memberikan kesetaraan hak dan membangun kondisi politik yang cocok untuk mewujudkan keinginan nasional. Administrasi juga struktur dan mekanisme yang dikembangkan dan dilakukan dengan mengacu pada beberapa Undang-undang dan peraturan, yang mengalami proses perbaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kecenderungan perkembangan sosial.
Sementara itu ada juga negara-negara yang lebih memilih untuk mengembangkan sektor ekonomi sebagai sarana untuk memperkuat kesatuan nasional pengembangan masyarakat mereka. Dalam hal ini pembangunan nasional lebih diarahkan pada pengembangan sistem nasional mata uang, perbankan, perdagangan, transportasi dan komunikasi sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembentukan sistem ekonomi terpadu sering menimbulkan reaksi sosial, bukan karena masyarakat menolak upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nasional, tetapi mereka disebabkan oleh perbedaan preceptions dan metode untuk menyesuaikan tradisi sosial yang ada dengan peraturan-peraturan, yang kadang-kadang memang benar-benar aneh dan mengundang partisipasi yang lebih luas dari masyarakat. Hal ini juga patut mempertimbangkan reaksi masyarakat terhadap yang pernah berkembang intensitas kontak antara kelompok-kelompok dan suku-suku seperti yang termotivasi oleh mobilitas sosial yang lebih tinggi dan arus informasi, karena prestasi komunikasi dan transportasi. Meskipun ketegangan dan friksi sosial biasanya karakter sementara, sebelum proses penyesuaian struktur hidup masyarakat yang bersangkutan, mereka harus diperhatikan dan diperbaiki dengan benar untuk mencapai tujuan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Kurangnya ditentukan dengan jelas tujuan dan manajemen yang memadai dalam proses pengembangan sistem ekonomi sering menimbulkan kecemburuan sosial dan friksi, yang disebabkan oleh pelebaran pernah garis pemisah antara yang lebih beruntung dan yang kurang, dan keberhasilan yang kurang mampu dalam mengambil keuntungan dari, dan dalam menyesuaikan diri pada, peluang dan tantangan baru.
Pembangunan Budaya Nasional
Banyak negara-negara berkembang mengabaikan sosio-kultural tantangan dalam mengembangkan negara mereka. Mereka mengambil begitu saja bahwa budaya akan berkembang sebagai orang-orang berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Pemimpin nasional berpikir bahwa orang akan bereaksi terhadap tantangan-tantangan baru dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan, terlepas dari berbagai latar belakang sosial-budaya dan pengalaman. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, pengembangan budaya nasional sebagai kerangka acuan umum untuk seluruh bangsa tidak dapat dihindari. Ini adalah fakta bahwa sejak proklamasi kemerdekaan, pengembangan budaya bangsa sebagai manifestasi dari banyak disposisi aktif untuk Indonesia tantangan baru telah berjalan sangat cepat.
Seorang antropolog Amerika telah menggambarkan perkembangan budaya nasional di Indonesia sebagai sebuah revolusi integratif karena sifatnya. Ini adalah sebuah revolusi integratif karena berhasil putus purba berdasarkan ikatan keluarga, suku, asli setempat, kepercayaan dan bahasa yang menjalani proses pelebaran difusi ke grup terintegrasi yang lebih besar. Ini berarti bahwa keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa integrasi masyarakat-masyarakat majemuk sebenarnya adalah penyesuaian kembali hubungan primordial tradisional setempat terhadap pembentukan identitas nasional baru. Namun, kebutuhan akan identitas budaya nasional untuk menyatukan jamak dan sebelumnya masyarakat mandiri umumnya diabaikan oleh para pemimpin politik. Kebutuhan budaya nasional sebagai kerangka acuan umum untuk seluruh bangsa pada umumnya dikalahkan oleh isu-isu politik yang merangsang tindakan politik, bukan respons budaya.
Pembangunan
Untungnya para Pemerintahan RI sepenuhnya sadar akan kebutuhan budaya nasional sebagai kekuatan pemersatu dalam masyarakat majemuk Indonesia. Kesadaran ini tercermin, terutama, dalam ayat 32 dari Konstitusi Nasional yang perintah: "Pemerintah mempromosikan Kebudayaan Nasional." Dalam penjelasan ayat, disebutkan bahwa Kebudayaan Nasional harus didasarkan pada "lama dan asli" budaya seperti yang dimanifestasikan dalam kebudayaan terpenting dari 'daerah'. Itu tidak begitu sulit bagi pemerintah untuk membangun pondasi budaya budaya nasional, karena budaya terpenting daerah telah ditemukan dan dirumuskan oleh para Founding Fathers Bangsa dalam bentuk Pancasila atau Pancasila. Dan Pancasila sebagai seperangkat nilai-nilai inti telah diterima oleh Indonesia sebagai Identitas Budaya Nasional dan dikonfirmasi secara resmi pada tahun 1988.
Namun penerimaan Pancasila sebagai identitas budaya nasional bukanlah akhir dari promosi budaya nasional seperti yang diperintahkan oleh Konstitusi Nasional. Identitas budaya Pancasila harus dilaksanakan dan dilembagakan dalam kehidupan sehari-hari dan sosio-politik dan kegiatan ekonomi bangsa. Ini berarti bahwa penerimaan sosial dari identitas budaya nasional harus diikuti dengan penanaman nilai-nilai inti budaya nasional sebagai kerangka acuan nasional untuk memfasilitasi yang lebih intensif antar-etnis dan daerah interaksi sosial.
Dalam pelaksanaannya pemerintah harus menghadapi internal maupun kekuatan eksternal yang kadang-kadang tidak mendukung usaha. Kekuatan internal yang kurang menguntungkan dalam mempromosikan budaya nasional adalah pluralitas masyarakat dengan latar belakang budaya yang heterogen. Meskipun pluralitas masyarakat dan budaya yang heterogen di Indonesia secara resmi dianggap sebagai aset nasional yang besar, kadang-kadang dapat menyebabkan masalah di promosi budaya nasional. Bahkan etnis serta masyarakat daerah pada umumnya menafsirkan dan mengekspresikan identitas budaya nasional sesuai dengan etnis dan budaya daerah. Interpretasi ganda dan ekspresi dari simbol-simbol diterima umum dapat mengundang ketegangan sosial bahkan jika mereka tidak menstimulasi konflik sosial. Namun multi-interpretasi dan ekspresi dapat diterima sebagai kontribusi besar dalam mewarnai dan memperkaya kebudayaan nasional di masa depan.Sebagai soal fakta, pemilihan unsur-unsur budaya yang akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebudayaan nasional adalah di tangan orang-orang pada umumnya. Keterlibatan intensif dari pemerintah dapat meningkatkan kecurigaan rakyat seperti yang tercermin dalam isu memudar Jawanisasi dan Islamisasi kebudayaan nasional. Apa yang bisa dilakukan dan sebenarnya itu telah dilakukan oleh pemerintah menyediakan fasilitas umum dan bimbingan untuk mencegah pertumbuhan deviasi dari prinsip-prinsip yang diterima secara nasional Bhineka Tunggal Ika dalam mempromosikan budaya nasional.
Patut untuk menyebutkan bahwa Konstitusi Nasional mengakui tiga kategori budaya Indonesia. Selain dari etnis budaya, beberapa daerah atau provinsi memiliki lokal mereka sendiri atau 'pasar' kebudayaan, sedangkan kategori ketiga adalah Kebudayaan Nasional yang telah berkembang sejak kemerdekaan. Ketiga kategori budaya masing-masing memiliki fungsi sendiri dan arena sosial. Oleh karena itu, Indonesia dapat menafsirkan dan membuat pilihan-pilihan strategis mengacu pada tiga budaya yang berbeda. Pilihan tergantung pada respon yang paling menguntungkan dengan dan arena sosial mereka yang terlibat masuk Di lain pihak pemerintah juga dapat membuat sendiri mengembangkan interpretasi dan tindakan untuk memfasilitasi dan mengarahkan pengembangan kebudayaan nasional. Namun interpretasi pemerintah dan arah baru-baru ini mengundang reaksi keras dari masyarakat, terutama dari mereka yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Forum Demokrat. Forum percaya bahwa budaya akan berkembang dengan bebas, karena hal tersebut merefleksikan tanggapan aktif dari pembawa dalam perjalanan sejarah. Di sisi lain pemerintah menuduh kelompok Forum sebagai pengkhianat dan menentang Undang-Undang Dasar yang memerintahkan pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional dengan petunjuk definitif. Budaya yang heterogen interpretasi dan tindakan dari masyarakat majemuk di Indonesia juga tercermin dalam tanggapan mereka terhadap program-program pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pemerintah telah menekankan usaha di sektor ekonomi. Penerapan teknologi modern dengan skala besar dan padat modal investasi organisasi dalam proses produksi massal dapat dihindari. Tren industrialisasi telah jelas mendorong perkembangan budaya industri yang memudahkan orang-orang yang mampu mengendalikan sumber daya nasional. Akibatnya dia mengangkat reaksi publik, terutama dalam menentukan pendekatan pembangunan. Polemik sengit pada pendekatan pembangunan yang tercermin dalam media massa. Mereka yang mampu membayar biaya pembangunan berpendapat bahwa kue pembangunan harus diperbesar sebelum dapat didistribusikan secara merata. Sementara rakyat jelata kelaparan lebih suka untuk berbagi kue awalnya untuk memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan.
Memang sebagian besar rakyat jelata tidak ada untuk memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional kecuali tenaga kerja mereka. Kemiskinan ekonomi sangat dipengaruhi interpretasi dan tindakan mereka dalam program pembangunan. Di sisi lain, orang kaya mempunyai cara yang berbeda dalam menafsirkan dan mengambil bagian dalam program-program pembangunan meskipun mereka berbagi prinsip umum identitas nasional Pancasila, baik yang miskin dan kaya merujuk ke salah satu dari lima prinsip Pancasila, yaitu , "Keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia."
Beragam interpretasi dan tindakan berdasarkan Pancasila sebagai Identitas Nasional telah menyentuh hampir semua sektor industri, seperti meningkatkan modal, manajemen produksi dan sifat kerja. Tata Kerja Pancasila selalu multi-ditafsirkan. Tergantung pada siapa, dalam kapasitas apa, di bawah situasi apa dan mengapa hal itu terjadi. Umumnya pemilik pabrik tidak akan pernah membiarkan Trade Union melaksanakan kampanye mereka di pabrik. Mereka yang bergabung dalam Serikat Buruh akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan promosi dan peningkatan gaji. Mencolok akan dianggap sebagai 'tabu' dan dapat menyebabkan kegagalan produksi dan oleh karena itu para pekerja harus berbagi risiko. Di sisi lain, Serikat Buruh memiliki interpretasi yang berbeda dalam membela hak mereka untuk mogok dan bergabung dengan organisasi mana pun. Dalam banyak sengketa kedua belah pihak memegang teguh prinsip umum Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan beradab".
Implementasi Pancasila sebagai Identitas Kebudayaan Nasional juga efektif dalam tanggapan masyarakat dengan meningkatnya intensitas pertemuan budaya internasional. Kebanyakan orang bereaksi terhadap yang terus meningkat pengaruh budaya asing dan mencoba untuk melegitimasi tindakan mereka dengan mengacu pada Pancasila. Orang bereaksi kepada pemuda dan wanita cara berpakaian, dengan menggunakan prinsip-prinsip Pancasila sebagai referensi. Demikian juga orang yang berusaha untuk memegang kendali atas kehidupan seni dan mencegah keterlibatan pemerintah dengan mengacu pada Pancasila sebagai sumber pembenaran mereka. Belum lagi bahwa Pancasila telah dimanfaatkan untuk melegitimasi interpretasi sosio-politik dan tindakan baik yang dilakukan oleh orang atau badan-badan pemerintah. Sebagai kesimpulan identitas budaya sangat diperlukan oleh setiap bangsa, khususnya bagi bangsa dengan masyarakat majemuk dan heterogen latar belakang budaya. Identitas budaya tidak hanya berfungsi sebagai simbol integratif tetapi mungkin membantu masyarakat pada akhirnya untuk mencapai Common interpretasi dan tindakan. Ini dapat juga membantu pertempuran pihak untuk mencapai kompromi tanpa kehilangan muka satu sama lain.
Namun untuk mempromosikan identitas budaya yang kuat dalam sebuah bangsa dengan masyarakat majemuk membutuhkan kebebasan yang responsif untuk memfasilitasi masyarakat untuk menafsirkan dan menerapkan nilai-nilai ke dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Kebebasan yang responsif juga diperlukan untuk memungkinkan orang untuk menjawab tantangan-tantangan baru dengan tindakan yang tepat sesuai dengan masing-masing perkembangan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi serta perubahan lingkungan. Seperti kebebasan responsif akan, sesuai, membantu National Cultural Identity mempertahankan fungsinya sebagai sumber kearifan budaya untuk masing-masing bangsa.
Currently have 0 komentar: